Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor

Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor

TUGAS Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor :

MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN, DAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

FUNGSI Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor:

PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DEPARTEMEN KEUANGAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI; PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI; PENYUSUNAN STANDAR, NORMA, PEDOMAN, KRITERIA, DAN PROSEDUR DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI; PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI.

BAGAIMANA PROSEDUR KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR ?

DASAR HUKUM Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor

  1. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
  2. Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
  3. Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-06/BC/2007.

PENGERTIAN KEPABEANAN

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

PENGERTIAN DAERAH PABEAN

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.

PENGERTIAN KAWASAN PABEAN

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PENGERTIAN IMPORT

IMPOR Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean, Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk

Penjelasan

Ketentuan ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

PEMENUHAN BEA MASUK

Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.

Penjelasan Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor

Dilihat dari keadaan geografis Negara RI yang demikian luas dan merupakan negara kepulauan, maka tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang pantai untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke atau yang dikeluarkan dari daerah pabean memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ditetapkan bahwa pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan di kantor pabean.

PENGERTIAN IMPORT UNTUK DIPAKAI

IMPOR UNTUK DIPAKAI adalah:Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

PEMBERITAHUAN PABEAN

  1. PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (BC 1.0)
  2. PEMBERITAHUAN KEDATANGAN/KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT (BC 1.1)
  3. PEMBERITAHUAN BARANG IMPOR YANG DIANGKUT LANJUT (BC 1.2)
  4. PEMBERITAHUAN PENGANGKUTAN BARANG ASAL DAERAH PABEAN DARI SATU TEMPAT KE TEMPAT LAIN MELALUI LUAR DAERAH PABEAN (BC 1.3)
  5. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (BC 2.0)
  6. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERTENTU (BC 2.1)
  7. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT (BC 2.2)
  8. PEMBERITAHUAN PENGANGKUTAN BARANG IMPOR/EKSPOR DARI SATU TEMPAT KE TEMPAT LAIN DALAM PENGAWASAN PABEAN (BC 2.3)
  9. PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TPB KE DPIL (BC 2.4)
  10. PEMBERITAHUAN PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (2.5)
  11. PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (BC 3.0)
  12. PEMBERITAHUAN PEMASUKAN BARANG ASAL DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BC 4.0)

PEMBERITAHUAN PABEAN untuk Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN :

  1. INVOICE
  2. PACKING LIST
  3. BILL OF LADING / AIRWAY BILL
  4. POLIS ASURANSI
  5. BUKTI BAYAR BM & PDRI (SSPCP)
  6. SURAT KUASA, JIKA PEMBERITAHU PPJK
Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor
Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor

BEA MASUK TIDAK DIPUNGUT

ATAS BARANG YANG DIMASUKKAN KE DAERAH PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT KE LUAR DAERAH PABEAN.

 

PEMBEBASAN BEA MASUK pada Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor

  1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  3. buku ilmu pengetahuan;
  4. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  5. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
  6. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  7. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  8. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  9. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  10. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
  11. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  12. barang pindahan;
  13. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
  14. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
  15. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
  16. barang  yang  telah  diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
  17. bahan  terapi  manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

PEMBEBASAN atau KERINGANAN BEA MASUK pada Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor

  1. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
  2. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
  3. barang  dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
  4. peralatan  dan bahan  yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
  5. bibit  dan benih    untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
  6. hasil laut yang  ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
  7. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
  8. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  9. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
  10. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
  11. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

FASILITAS/KEMUDAHAN pada Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor

  1. Pre Notification / Pemberitahuan Pendahuluan
  2. Trucklossing (hanya untuk importir jalur prioritas)
  3. Pembayaran Berkala (hanya untuk importir jalur prioritas)
  4. Rush Handling
  5. Pengeluaran barang dengan penangguhan pembayaran BM & PDRI
  6. Pembongkaran & penimbunan barang impor di gudang importir
  7. Pemeriksaan barang impor di gudang importir
  8. Pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan PIB
  9. PIB Berkala
  10. Returnable Package

PERIJINAN / TATA NIAGA pada Tata Kelola Kepabeanan Pada Bidang Impor dan Ekspor

  1. Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK, Melekat kepada objek (barang) misalnya barang bukan baru (bekas), senjata api, barang wajib periksa karantina, makanan dan obat-obatan.
  2. Perijinan dilampirkan pada saat pengajuan PIB
  3. Barang impor hanya dapat diberikan izin pengeluaran setelah mendapatkan perijinan/ persetujuan dari instansi teknis terkait.
5 Tata Cara Perhitungan Bea Masuk Barang Impor

5 Tata Cara Perhitungan Bea Masuk Barang Impor

5 Tata Cara Perhitungan Bea Masuk Barang Impor – Belanja online dan menerima paket dari luar negeri bukan lagi hal yang asing bagi kita. Beragam fasilitas keuangan, seperti kartu kredit dan rekening virtual (virtual account), kini memungkinkan kita untuk bisa belanja dan menerima kiriman paket dari luar negeri. Ada banyak situs online yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Kita bisa membeli berbagai macam barang dan melakukan pembayaran secara online kemudian menunggu sampai barang tersebut datang. Benarkah pengiriman paket dari luar negeri sesimpel itu?

Barang belanjaan yang dibeli dari luar negeri sudah termasuk dalam kategori barang impor. Artinya, sejumlah ketentuan dan peraturan Pemerintah berlaku dalam proses impor tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah akan menerapkan sejumlah aturan dan pengenaan sejumlah pajak atas barang yang diimpor. Kemudian ada pihak bea dan cukai yang bertugas untuk memeriksa dan menentukan sejumlah biaya pajak yang wajib dibayarkan ketika barang tersebut tiba di dalam negeri.

5 Tata Cara Perhitungan Bea Masuk Barang Impor

Tentu saja ini patut menjadi perhatian, khususnya bagi kita yang akan melakukan impor. Sebab sejumlah biaya pajak tersebut terbilang cukup besar. Kita bisa dibuat terheran-heran jika sebelumnya tidak mengetahui ketentuan Pemerintah atas hal tersebut.

Sejumlah bea masuk yang ditetapkan Pemerintah atas barang impor tentu akan menjadi hal yang penting untuk diketahui. Jangan sampai sejumlah biaya tersebut menjadi beban karena nilainya lebih besar dari nilai barang yang diimpor. Ketahui dengan jelas mengenai berbagai ketentuan bea masuk barang ke dalam negeri. Berikut ini beberapa poin yang termasuk dalam ketentuan tersebut.

Baca Juga : Syarat Terbaru pendirian Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan 2021

5 Tata Cara Perhitungan Bea Masuk Barang Impor

Bea Masuk

Adalah sejumlah pungutan yang diwajibkan Pemerintah terhadap berbagai macam barang impor yang masuk ke dalam negeri. Jumlah biaya yang dikenakan telah diatur berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Harga Barang

Adalah nilai dari sebuah barang. Hal ini biasa disebut sebagai cost (C) di dalam bidang kepabeanan.

Nilai Asuransi

Adalah sejumlah biaya pertanggungan asuransi yang dikenakan terhadap sebuah barang yang akan masuk ke dalam negeri. Nilai asuransi lazim dikenal dengan istilah insurance (I).

Ongkos Kirim

Adalah sejumlah biaya pengiriman yang dikenakan pihak penyedia jasa pengiriman (ekspedisi) terhadap barang impor yang akan dikirim ke dalam negeri. Hal ini biasa disebut dengan freight (F).

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Adalah sejumlah pungutan/bea masuk yang diterapkan Pemerintah terhadap barang impor. Pungutan tersebut terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22 Impor), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Di bawah ini adalah perhitungan yang berhubungan dengan bea masuk yang ditetapkan Pemerintah atas barang impor.

Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM)

Cost + Insurance + Freight = CIF

Penghitungan Bea Masuk tanpa melalui jasa ekspedisi

CIF x Bea Masuk sesuai tarif BTKI

CIF + Bea Masuk x 10%

CIF + Bea Masuk x 7,5%

Di dalam praktiknya, barang-barang yang dikirim melalui PT Pos Indonesia dan nilainya kurang dari US$50 akan dibebaskan dari pajak impor. Sementara barang yang memiliki nilai lebih dari USD 50 akan dikenakan pembebasan pajak terhadap US$50 dari nilai barang tersebut. Artinya, hanya sisanya saja yang akan dikenakan sejumlah pajak impor tersebut.

Contoh: Kita akan melakukan pembelanjaan sejumlah pakaian dengan nilai US$220 dengan ongkos kirim sebesar US$60 dan asuransi sebesar US$20. Maka perhitungan bea masuk barang tersebut:

CIF = USD 280 – USD 20 = USD 260

Bea masuk pakaian (sesuai dengan aturan BTKI tidak kena bea) = USD 260 x 0% = 0

PPn: USD 260 x 10% = USD 26

PPh: USD 260 x 7% = USD 18,2

Total pajak = USD 44,2

Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan di atas, kita akan diwajibkan untuk membayar pajak sebesar USD44,2 ketika barang tersebut tiba di dalam negeri. Sejumlah pajak tersebut akan dikonversikan ke dalam Rupiah. Misalnya, kurs Dolar Amerika Serikat hari ini adalah Rp13.200 maka kita akan dikenakan bea masuk barang tersebut sebesar Rp583.440.

Dalam beberapa kasus, bisa saja pihak bea dan cukai salah dalam menghitung biaya masuk tersebut. Misalnya, sejumlah bea yang dipungut lebih besar daripada ketentuan yang seharusnya. Dalam kasus tersebut, kita bisa mengajukan keberatan dan meminta koreksi dengan cara menunjukkan invoice resmi yang dikeluarkan pihak penjual/toko tempat kita berbelanja.

Perhitungan bea masuk yang diterapkan Pemerintah terhadap berbagai macam barang impor tidaklah terlalu rumit. Bahkan, kita bisa melakukan perhitungan sendiri dengan mudah. Perhitungan awal ini menjadi salah satu hal yang wajib kita cermati agar tidak mengalami kesulitan dan juga kerugian saat mengimpor barang dari luar negeri.

Definisi Ekspor dan Impor Serta Kegiatannya

Definisi Ekspor dan Impor Serta Kegiatannya

Definisi Ekspor dan Impor Serta Kegiatannya – Kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain disebut ekspor , sedangkan kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain disebut impor , kegiatan demikian itu akan menghasilkan devisa bagi negara. Devisa merupakan masuknya uang asing kenegara kita dapat digunakan untuk membayar pembelian atas impor dan jasa dari luar negeri.

Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan,tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat.

Produk ekspor dan impor dari negara Indonesia

Secara umum produk ekspor dan impor dapat dibedakan menjadi dua yaitu barang migas dan barang non migas . Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Barang non migas adalah barang-barang yangukan berupa minyak bumi dan gas,seperti hasil perkebunan,pertanian,peternakan,perikanan dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas.

Baca Juga : Mengenal Lebih Jauh Kegiatan impor

Definisi Ekspor dan Impor Serta Kegiatannya – Produk ekspor Indonesia

Produk ekspor Indonesia meliputi hasil produk pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri dan begitupun juga jasa.

  • Hasil Pertanian
    Contoh karet, kopi kelapa sawit, cengkeh,teh,lada,kina,tembakau dan cokelat.
  • Hasil Hutan
    Contoh kayu dan rotan. Ekspor  kayu atau rotan tidak boleh dalam bentuk kayu gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi, seperti mebel.
  • Hasil Perikanan
    Hasil perikanan yang banyak di ekspor merupakan hasil dari laut. produk ekspor hasil perikanan, antara lain ikan tuna, cakalang, udang dan bandeng.
  • Hasil Pertambangan
    Contoh barang tambang yang di ekspor timah, alumunium, batu bara tembaga dan emas.
  • Hasil Industri
    Contoh semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi.
  • Jasa
    Dalam bidang jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja keluar negeri antara lain ke malaysia dan negara-negara timur tengah.

Definisi Ekspor dan Impor Serta Kegiatannya – Produk Impor Indonesia

Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal. Barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. bahan baku dan bahan penolong merupakan barang- barang yang diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan kendaraan bermotor.

Barang Modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha seperti mesin, suku cadang, komputer, pesawat terbang, dan alat-alat berat. produk  impor indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, beras, terigu, kacang kedelai dan buah-buahan. produk impor indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu.

Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara lan adalah minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa barng industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan kimia, kendaraan. dalam bidang jasa indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri.

Kegiatan pertukaran barang dan jasa antara Indonesia dan luar negeri

Secara umum pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lain dilakukan dalam bentuk kerjasama antar lain:

Definisi Ekspor dan Impor Serta Kegiatannya – Kerjasama Bilateral

kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dalam pertukaran barang dan jasa.

Kerjasama regional

kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan dua negara atau lebih yang berada dalam satu kawasan atau wilayah tertentu.

Kerjasama multilateral

kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh lebih dua negara yang dilakukan dari seluruh dunia.

Manfaat kegiatan ekspor dan impor

Berikut ini manfaat dari kegiatan ekspor dan impor

1. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Pendapatan negara akan bertambah karena adanya devisa.

3. Meningkatkan perekonomian rakyat.

4. Mendorong berkembangnya kegiatan industri

Sekilas Tentang Freight Forwarding

Sekilas Tentang Freight Forwarding

freight forwarding ialah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan/pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik melalui darat, laut atau udara.

Freight forwading

Freight forwarder merupakan badan usaha atau perusahaan jasa yang memberikan servis pelayanan atas semua kegiatan pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport, baik
melalui darat, laut maupun udara.

Ada juga yang berpendapat Freight forwading adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewakili tugas pengiriman barang (consignor/shipper/exporter) atau mewakili tugas penerima barang (consignee/importer) yang diperlukan untuk terlaksananya pengiriman barang ekspor maupun impor baik melalui darat, laut maupun udara.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan dalam PER-178/PJ/2006 diganti menjadi PER-70/PJ/2007 pengertian freight forwader adalah usaha yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemilik barang, semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut maupun udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Fungsi

fungsi dari freight forwading antara lain:

1. Membantu menekan biaya serendah-rendahnya.

Freight forwarder membantu eksportir untuk menekan biaya dengan berbagai cara, yaitu menentukan persyaratan harga ekspor khususnya atas dasar CostandFreight(CIF) maka sekurang-kurangnya freight forwading dapat menekan biaya angkut maka harga ekspor atas dasar Cost and Freight (CIF) akan menjadi lebih kompetitif dan pada umumnya freight forwarder dapat mencarikan perusahaan pelayaran yang dapat memberikan ongkos angkut yang lebih murah bagi pelanggannya.

2. Membantu pengawasan atas barang supaya tetap dalam keadaan utuh dan dalam kondisi yang baik (intact and good condition).

Freight forwarder berfungsi mengepak muatan dengan syarat tertentu dan biasanya sudah mempunyai peralatan yang lengkap untuk pengepakan barang-barang yang sesuai dengan angkutan petikemas, pallet, dan lain-lain.

3. Membantu mengamankan barang.

Freight forwarder berfungsi mengamankan barang bila terjadi keterlambatan dalam pelayaran, misalnya: masa berlaku ijin impor dari pembeli berakhir maupun masa berlaku L/C berakhir namun barang terlanjur dikirim dan belum dapat diterima, ditolak pembeli sampai penyelesaian masalah dengan pembeli yang bersangkutan.

4. Membantu eksportir dalam melakukan penyelesaian barang tepat pada waktunya

Freight forwarder berfungsi untuk memesan ruang di kapal (booking space) dan memperkirakan waktu pengapalan (sailing date) yang sesuai dengan waktu penyerahan (delivery time) yang disepakati dengan pembeli. Manfaatnya adalah hubungan yang terjalin lama antara freight forwarder dengan perusahaan pelayaran lebih mudah dibandingkan oleh eksportir itu sendiri dan dokumen ekspor yang dikerjakan oleh freight forwader dianggap pihak Bea dan Cukai sudah biasa menangani dokumen ekspor, maka dapat memperlancar penyelesaian bongkar muat barang.

Aktivitas Freight Forwading

Freight forwading

Freight forwarding memiliki aktivitas utama yaitu sebagai transporter. Akan tetapi freight forwarding memiliki peran yang berbeda, tergantung pada lingkup pekerjaan (scope of work) yang tercantum dalam kontrak kerja yang telah disetujui anatara kedua belah pihak yaitu antara freight forwading dan pemberi order kerja. Dimana freight forwading berperan sebagai consignee / importir dan atau berperan sebagai eksportir dan importir.

Oleh sebab itu ada perbedaan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh freight forwading berdasarkan peranannya tersebut.

aktivitas-aktivitas freight forwading secara keseluruhan antara lain:

  1. Memilih rute perjalanan barang, moda transportasi dan pengangkutan yang sesuai, kemudian memesan ruang kapal.
  2. Melaksanakan penerimaan barang, menyortir, mengepak, menimbang berat, mengukur dimensi kemudian menyimpan barang kedalam gudang.
  3. Mempelajari Letter of Credit barang, peraturan negara tujuan ekspor,negara transit, negara impor kemudian mempersiapkan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
  4. Melaksanakan transportasi barang ke pelabuhan laut/udara, mengurus izin Bea dan Cukai, kemudian menyerahkan barang kepada pihak pengangkut.
  5. Membayar biaya-biaya handling serta membayar freight.
  6. Mendapat B/L atau AWB dari pengangkutan.
  7. Mengurus asuransi transportasi dan barang serta membantu mengajukan klaim kepada pihak asuransi bila terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang.
  8. Memonitor perjalanan barang sampai ke pihak penerima, berdasarkan info dari pihak pengangkut dan agen forwarder dinegara transit/ tujuan.
  9. Melaksanakan penerimaan barang dari pihak pengangkut.
  10. Mengurus izin masuk Bea dan Cukai serta menyelesaikan bea masuk dan biaya-biaya yang timbul di pelabuhan transit/tujuan.
  11. Melakukan transportasi barang dari pelabuhan ke tempat penyimpanan barang gudang.
  12. Melaksanakan penyerahan barang kepada pihak consignee dan melaksanakan pendistribusian barang bila diminta.
Mengenal Lebih Jauh Kegiatan impor

Mengenal Lebih Jauh Kegiatan impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah bea cukai. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah bea cukai Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perudang undangan yang berlaku.

impor

Pengertian

impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah bea cukai negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima.Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.

Dasar hukum peraturan mengenai Tatalaksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Ke-bea cukaian di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana bea cukai di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah bea cukai (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah bea cukai (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Dengan kata lain seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah bea cukai Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

Prosedur barang

  1. Importir dalam negeri dan supplier dari luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga yang akan di impor.
  2. Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual-beli (sales contract).
  3. Importir membuka LC ke Bank Devisa dalam negeri.
  4. Bank Devisa dalam Negeri memberitahukan kepada Bank Korespondensi Luar Negeri tentang pembukaan LC nya.
  5. Bank Koresponden Luar Negeri menghubungi Eksportir Luar Negeri.
  6. Eksportir Luar Negeri pesan tempat (ruangan) ke agen-agen pelayaran, dengan maksud agar dapat dimuat-dikirim.
  7. Eksportir menyerahkan Invoice, Packing List lembar asli kepada Bank Luar Negeri dan menarik weselnya sedangkan duplikat dokumendokumen di atas dikirim langsung kepada importir.
  8. Bank Luar Negeri mengirim dokumen kepada Bank Devisa dalam Negeri.
  9. Bank Devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada importir.
  10. Importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke EMKL
  11. EMKL menukar konosemen asli dengan DO kepada agen perkapalan dan membuat PPUD berdasarkan dokumen, serta membayar bea masuk PPN importir dll.
  12. Barang keluar ke peredaran bebas/diserahkan kepada importir.

Tatalaksana Bea Cukai di Bidang Impor

Kepabeanan atau bea cukai adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk(UU.No.10/95).Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kep. Menkeu No. 453/KMK 04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No.112/KMK 04/2003. Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan DJBC No.112/mk.

  1. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  2. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
  3. Impor untuk dipakai
    a. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untukdipakai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
    b. Memasukan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
  4. Pengeluaran barang impor untuk dipakai setelah :
    a. Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuk dan PDRI
    b. Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan
    c. Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan
Penjaluran

Barang impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif, dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif inilah ditetapkan jalur pengeluaran barang, yaitu :

A. Jalur merah
Adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

B. Jalur hijau
Adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

C. Jalur kuning
Adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitiandokumen sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

D. Jalur prioritas
Adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, setelah ada penetapan dari Pemerintah terhadap importir jalur prioritas tersebut.

error: Content is protected !!